Mataram, SE
Badan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat, terus mengoptimalkan program Desa Mandiri Pangan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak yang diperkirakan bisa menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di wilayah pedesaan.
“Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2012 yang akan diikuti oleh kenaikan tarif dasar listrik kemungkinan akan menyebabkan angka kemiskinan semakin tinggi dan nilai tukar petani kita semakin terpuruk,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Husnanidiaty Nurdin, di Mataram, Senin.
Usai membuka acara pertemuan koordinasi program desa/kelurahan mandiri pangan dan sosialisasi lumbung pangan, ia mengatakan, walaupun kondisi NTB dari segi pangan khususnya beras dan ketersediaan kalori dan protein melebihi kebutuhan penduduk, namun tidak menjamin NTB terbebas dari adanya kemiskinan.
Hal itu sangat ditentukan oleh kondisi sumber daya alam yang dikelola masyarakat dan sumber daya manusianya yang ikut mempengaruhi tingkat kehidupan masyarakat, terlebih adanya rencana kenaikan BBM.
Provinsi NTB, kata Husnanidiaty, memiliki jumlah penduduk sekitar 4,5 juta jiwa sesuai dengan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010. Dari total jumlah penduduk tersebut, sekitar 894.770 jiwa atau 19,7 persen tergolong miskin.
Kondisi itu menjadi perhatian dan komitmen bersama untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan meluncurkan program yang mampu mengentaskan kemiskinan dan salah satunya adalah kegiatan kelurahan/desa mandiri pangan dan pengembangan lumbung pangan.
“Program kelurahan/desa mandiri pangan memiliki dua fungsi ganda, yakni membangun ekonomi masyarakat pedesaan sekaligus membangun pertanian,” ujarnya.
Dalam program desa mandiri pangan tersebut, kata dia, masyarakat kurang mampu dilibatkan sepenuhnya dalam berbagai bidang usaha, seperti usaha bakulan dan lain sebagainya melalui pemanfaatan dana bantuan sebesar Rp100 juta kepada masing-masing desa mandiri pangan. (ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar