Senin, 12 Maret 2012

Mahasiswa Desak DPRD NTB Terlibat Penolakan Kenaikan BBM

Mataram, SE
Lebih dari 60 orang mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram, mendatangi gedung DPRD Nusa Tenggara Barat, Senin, guna mendesak para politisi agar terlibat aktif dalam aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak.
Kelompok mahasiswa itu merupakan pengurus dan simpatisan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram, yang dikoordinir Budi Presman.
Mereka membawa spanduk bertuliskan kata-kata tudingan terhadap pihak-pihak tertentu yang bersikeras hendak menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), sementara warga miskin masih cukup banyak.
Anggota DPRD NTB dari Komisi II bersedia menerima kelompok pengunjuk rasa itu hingga digelar pertemuan dialog di salah satu ruang sidang gedung DPRD itu.
Saat hendak memasuki ruang dialog itu, sejumlah mahasiswa berang dan bertindak anarkis ketika pintu masuk ruang itu telat dibuka. Mereka mendobrak pintu ruang sidang yang masih terkunci sehingga bagian tertentu dari pintu itu rusak.
Insiden itu tidak ditanggapi penghuni gedung DPRD NTB dan dialog dapat dimulai, dan dalam pertemuan itu para mahasiswa bersikeras agar tuntutan mereka yang telah dikemas secara tertulis, segera disampaikan ke Presiden.
Tuntutan para mahasiswa itu pada intinya berisi penolakan kenaikan BBM dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang direncanakan pemerintah mulai 1 April 2012.
Atas instruksi sejumlah anggota DPRD NTB, staf Sekretariat DPRD NTB kemudian mengirim naskah tuntutan para mahasiswa itu ke Sekretariat Kepresiden melalui faksimile.
Para mahasiswa juga menuntut partisipasi aktif para politisi di DPRD NTB itu dalam aksi penolakan kenaikan BBM.
“Pekan depan kami beraksi lagi, dan kami akan datang ke gedung ini untuk mempertanyakan sikap DPRD NTB. Kalau bapak-ibu anggota dewan yang terhormat memihak rakyat banyak, maka harus terlibat dalam aksi penolakan harga BBM,” ujar Budi dalam dialog tersebut.
Dua anggota DPRD NTB dari Komisi II masing-masing H Burhanuddin (Partai Hanura) dan I Made Slamet (PDI Perjuangan) langsung menanggapi hal itu dan keduanya berjanji akan ikut turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi penolakan harga BBM itu.
“Saya akan ikut turun ke jalan. Penolakan kenaikan harga BBM ini harus dilakukan. Nanti informasikan ke saya jadwal aksinya,” ujar Made Slamet, yang diamini Burhanuddin.
Para mahasiswa kemudian membubarkan diri setelah berdialog soal penolakan kenaikan harga BBM itu lebih dari dua jam.
Aksi penolakan kenaikan harga BBM itu, merupakan aksi kedua setelah Senin (5/3) yang dilakukan lebih dari 100 orang mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB.    
Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM pada April 2012, meskipun hingga kini belum disetujui DPR.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, telah mengungkapkan dua opsi terkait rencana kenaikan harga BBM guna menekan angka subsidi dari APBN. (ant)

BKP NTB Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM

Mataram, SE
Badan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat, terus mengoptimalkan program Desa Mandiri Pangan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak yang diperkirakan bisa menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di wilayah pedesaan.
“Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2012 yang akan diikuti oleh kenaikan tarif dasar listrik kemungkinan akan menyebabkan angka kemiskinan semakin tinggi dan nilai tukar petani kita semakin terpuruk,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Husnanidiaty Nurdin, di Mataram, Senin.
Usai membuka acara pertemuan koordinasi program desa/kelurahan mandiri pangan dan sosialisasi lumbung pangan, ia mengatakan, walaupun kondisi NTB dari segi pangan khususnya beras dan ketersediaan kalori dan protein melebihi kebutuhan penduduk, namun tidak menjamin NTB terbebas dari adanya kemiskinan.
Hal itu sangat ditentukan oleh kondisi sumber daya alam yang dikelola masyarakat dan sumber daya manusianya yang ikut mempengaruhi tingkat kehidupan masyarakat, terlebih adanya rencana kenaikan BBM.
Provinsi NTB, kata Husnanidiaty, memiliki jumlah penduduk sekitar 4,5 juta jiwa sesuai dengan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010. Dari total jumlah penduduk tersebut, sekitar 894.770 jiwa atau 19,7 persen tergolong miskin.
Kondisi itu menjadi perhatian dan komitmen bersama untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan meluncurkan program yang mampu mengentaskan kemiskinan dan salah satunya adalah kegiatan kelurahan/desa mandiri pangan dan pengembangan lumbung pangan.
“Program kelurahan/desa mandiri pangan memiliki dua fungsi ganda, yakni membangun ekonomi masyarakat pedesaan sekaligus membangun pertanian,” ujarnya.           
Dalam program desa mandiri pangan tersebut, kata dia, masyarakat kurang mampu dilibatkan sepenuhnya dalam berbagai bidang usaha, seperti usaha bakulan dan lain sebagainya melalui pemanfaatan dana bantuan sebesar Rp100 juta kepada masing-masing desa mandiri pangan. (ant)

Politisi NTB Agendakan Aksi Penolakan Kenaikan BBM

Mataram, SE
Sejumlah politisi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah mengagendakan aksi turun ke jalan untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, yang dirasakan akan semakin membebani rakyat kecil.
“Kami akan turun ke jalan untuk berunjuk rasa menolak kenaikan BBM, kami akan menyatu dengan mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya,” kata I Made Slamet, anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Fraksi PDI Perjuangan, di Mataram, Senin.
Bahkan, keinginan untuk turun ke jalan guna berunjuk rasa itu diungkapkan Made Slamet kepada kelompok mahasiswa yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di gedung DPRD NTB, Senin (12/3).
Ia menanyakan jadwal unjuk rasa penolakan kenaikan BBM yang diagendakan kelompok mahasiswa itu, agar bisa ikut bergabung dengan masa pendukungnya.
“Ayo, saya siap ikut turun ke jalan untuk berunjuk rasa menolak kenaikan BBM. Nanti, kalau sudah pasti jadwalnya sampaikan kepada saya,” ujar Slamet kepada lebih dari 60 orang mahasiswa pengunjuk rasa itu.
Setelah kelompok mahasiswa itu membubarkan diri, Slamet mengungkapkan keinginannya itu kepada wartawan.
Ia pun mengajak wartawan sebagai bagian dari komponen masyarakat untuk ikut berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM.
“Mari kita sama-sama menolak kenaikan BBM. Kita sama-sama turun ke jalan agar pemerintah tahu bahwa kenaikan harga BBM itu hanya akan membebani rakyat kecil,” ujarnya.
Anggota DPRD NTB lainnya yakni H Burhanuddin dari Partai Hanura, juga mengungkapkan keinginannya untuk berunjuk rasa di jalan, dengan agenda penolakan kenaikan harga BBM.
Burhanuddin berjanji akan membawa serta massa pendukungnya untuk menyerukan aspirasi rakyat banyak itu.
“Saya juga siap turun ke jalan, saya kira lebih banyak masyarakat yang menolak kenaikan BBM daripada mendukungnya,” ujarnya.
Hal serupa dikemukakan Endang Yuliati, anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan yang menjabat Sekretrais Komisi IV (bidang pendidikan dan kesehatan), yang mengaku khawatir rakyat kecil semakin kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, jika rencana kenaikan BBM itu direalisasi pemerintah.
“Kita turun ramai-ramai ke jalan dan suarakan itu, jangan sampai rencana kenaikan harga BBM itu direalisasi. Ayo, kita harus berbuat nyata untuk rakyat banyak,” ujarnya. (Antara)

Sabtu, 10 Maret 2012

Dua Warga Bima Dicurigai Terjangkit Flu Burung

Mataram, SE
Dua orang warga Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dicurigai terjangkit flu burung sehingga pengawasan medisnya lebih ditingkatkan dan diterapkan evaluasi klinis khusus di rumah sakit.
“Belum bisa dipastikan terjangkit flu burung, baru dicurigai, sehingga diterapkan evaluasi klinis secara khusus di RSUD Bima,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dr H Moch Ismail, di Mataram, Kamis.
Ismail mengaku baru saja mendapat informasi adanya dua warga Bima yang dicurigai terjangkit flu burung dari kondisi panas tubuhnya yang melebihi 37,5 derajat selsius.
Identitas jelas kedua warga Bima itu juga belum dilaporkan secara tertulis, sehingga pihaknya belum bisa menyebut identitas tersebut.
Petugas medis di Bima memang belum menemukan indikasi terjangkit virus H5N1, namun memposisikan kedua warga itu sebagai pasien “suspect” flu burung, agar tidak kecolongan dalam pengawasan penyebaran virus flu burung atau Avian Influensza (AI) dari unggas ke manusia.
“Petugas medis di sana (Bima) tidak terburu-buru menyimpulkan, namun juga tidak mau kecolongan sehingga kedua warga Bima itu dirawat inap di RSUD Bima, agar dapat diawasi perkembangannya sekaligus dilakukan evaluasi klinis,” ujarnya.
Seperti diketahui, indikasi penyebaran virus flu burung pada ternak peliharaan mencuat di Kabupaten Bima pada 28 Februari 2012 dan kini telah menyebar di 10 dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bima. Kesepuluh kecamatan itu yakni Soromandi, Madapangga, Bolo, Woha, Belo, Donggo, Wawo, Sape, Langgudu dan Ambalawi.
Bahkan, sudah menyebar ke tiga kecamatan di Kota Bima yakni Kecamatan Rasanae Barat, Rasanae Timur, dan Kecamatan Asakota.
Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sejumlah sampel darah ayam peliharaaan, dua diantaranya positif mengandung virus H5N1 (flu burung).
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dan Kabupaten Bima, kemudian memusnahkan ternak peliharaan yang diduga terjangkit, akan dapat mencegah penularan ke manusia.
Hingga kini, sedikitnya 4.500 ekor ayam peliharaan di 10 kecamatan di Kabupaten Bima yang duduga terjangkit flu burung, telah dimusnahkan.
Ayam dan unggas peliharaan lainnya yang diduga terjangkit dimusnahkan, kandang dan benda lainnya yang dianggap tercemar juga dimusnahkan. Bahkan, dikubur dalam tanah untuk memastikan aman dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Bagi ternak peliharaan yang masih sehat, diberi vaksinasi dan dijauhkan dari lokasi yang diduga terjangkit flu burung.(ant)

PAN NTB Siap Amankan “Koalisi Cinta”

Mataram, SE
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Nusa Tenggara Barat menyatakan siap mengamankan “koalisi cinta” di daerah ini baik pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur 2013 maupun pada Pemilihan Umum anggota Legislatif 2014.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) NTB H Muazim Akbar di Mataram, Kamis, mengatakan, pihaknya siap melanjutkan dan mengamankan “koalisi cinta” (koalisi antara PAN dan Partai Demokrat) termasuk pada Pemilihan Guberbur/Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018.
“Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur/Wakil Gubernur yang akan digelar Mei 2013 itu kami siap berkoalisi dengan Partai Demokrat atau ‘koalisi cinta’. Dalam hal ini PAN bisa saja mengambil posisi wagub atau mendukung pasangan yang diusung Partai Demokrat,” ujarnya.
Namun, katanya, itu juga tetap tergantung dari kebijakan DPP. Kalau memang DPP menggariskan DPW PAN NTB untuk maju dalam Pilkada Gubernur/Wagub pada 2013 baik mengambil posisi gubernur atau wagub, atau mendukung pasangan yang diusung Partai Demokrat itu harus diamankan.
“Bagi kami yang paling utama adalah mengamankan garis kebijakan partai mulai dari Pilkada Gubernur/Wagub NTB, Pemilu Anggota Legislatif 2014 hingga Pemilu Presiden 2014,” kata Muazim.
Menurut dia, tidak menutup kemungkinan “koalisi cinta” atau koalisi antara PAN dan Partai Demokrat itu bisa diwujudkan pada Pilkada Gubernur/Wagub NTB 2013. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan PAN mengambil posisi wagub mendampingi TGH M Zainul Majdi.
“Dalam politik itu tidak ada yang mustahil tergantung dari kepentingan dan kalkulasi politik. Jika Partai Demokrat menghendaki PAN akan siap mendampingi Tuan Guru Bajang atau TGH M Zainul Majdi sebagai  calon ‘incumbent’,” ujarnya.
Pilihan lainnya, DPW PAN bisa mendukung calon lain yang bukan kader untuk menjadi pendamping calon yang diusung Partai Demokrat. Ini tergantung dari hasil penjaringan dan lolos verifikasi yang dilakukan DPP PAN seerta figur tersebut berkualitas dan layak jual berdasarkan hasil survei.
Dalam kaitan itu DPW PAN NTB akan membentuk tim penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah periode 2013-2018 yang akan digelar Mei 2013.     
Tim tersebut akan bertugas menjaring  Bacagub dan Bacawagub NTB.
“Kami akan membentuk tim tersebut pada akhir 2012 yang akan menerima siapa saja yang memenuhi syarat menjadi bacagub/bacawagub baik kader PAN maupun nonkader atau dari partai lain untuk mendaftar,” katanya.
Ia mengatakan, hasil penjaringan tersebut akan diajukan ke wan Pimpinan Pusat (DPP) PAN untuk selanjutnya diverifikasi dan dilakukan “fit and proper test” (uji kelayakan dan kepatutan).
Kemudian tim dari DPP akan melakukan survei seberapa besar peluang dari figur yang bersangkutan untuk menang dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2013.
“Bakal calon dari kader, non kader maupun partai yang berminat menjalin koalisi dengan PAN, memiliki peluang yang sama dan ini tergantung dari hasil survei. Bagi kami yang paling utama adalah figur tersebut memiliki nilai jual dan berpeluang menang dalam Pilkada Gubernur/Wagub NTB 2013,” ujarnya.(ant)

Pemprov Bantah Tudingan Kurang Mendukung Lombok Selatan

Mataram, SE
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membantah tudingan kurang mendukung pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Lombok Selatan, yang dimekarkan dari Kabupaten Lombok Timur.
“Tidak benar jika dikatakan Pemprov NTB kurang mendukung pembentukan Kabupaten Lombok Selatan.
Sudah banyak upaya nyata yang dilakukan guna mendukung terbentuknya daerah otonom baru itu,” kata Kabag Humas dan Protokoler Setda Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Moh Faozal, di Mataram, Kamis.
Tudingan bahwa Pemprov NTB kurang mendukung terbentuk Kabupaten Lombok Selatan itu mencuat, setelah diketahui pembentukan daerah otonom baru di Pulau Lombok itu tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012. 
Padahal, Komite Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan juga telah mengoptimalkan jalur politik dalam memperjuangkan daerah otonom baru itu, selain jalur pemerintahan yang pengajuannya melalui Pemprov NTB.
Pemprov NTB dikait-kaitkan dengan gagalnya dokumen pembentukan Kabupaten Lombok Selatan terkomodasi dalam Prolegnas 2012, meskipun jalur pemerintahan jelas berbeda dengan jalur politik.
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang diundangkan tanggal 10 Desember 2007, upaya pembentukan daerah otonom baru dapat melalui jalur pemerintahan yang pengusulannya melalui gubernur, dan jalur politik melalui DPRD hingga komisi di DPR yang membidangi pemerintahan.
PP 78 Tahun2007 itu untuk menyempurnakan proses pembentukan otonomi daerah dan menempatkan proses pemekaran daerah pada jalur yang benar sesuai koridor UU 32/2004.
Faozal selaku Juru Bicara Pemprov NTB mengatakan, Pemprov NTB telah banyak berbuat sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pembentukan Kabupaten Lombok Selatan.
“Upaya pembentukan Kabupaten Lombok Selatan melalui jalur pemerintahan sudah maksimal, namun masih terganjal kebijakan moratorium pemekaran wilayah. Jadi, bukan karena Pemprov NTB kurang mendukung,” ujarnya.    
Faozal mengatakan, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, telah merekomendasikan pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Lombok Selatan, untuk ditindaklanjuti Direktorat Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).
Telaah staf atas hasil kajian Tim Pengkaji Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi NTB, yang dibentuk Gubernur NTB pada 11 Maret 2011, sudah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB, tertanggal 5 Juli 2011.
Tim pengkaji itu terdiri dari Gubernur NTB bertindak sebagai penanggungjawab, Wakil Gubernur NTB sebagai pembina, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB sebagai Ketua Tim Pengkaji, Asisten Tata Praja dan Aparatur Wilayah Setda NTB sebagai Wakil Ketua, dan Kepala Biro Pemerintahan sebagai sekretaris.
Secara keseluruhan Tim Pengkaji Tim Pengkaji Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi NTB, beranggotakan 24 orang. Selain lima pejabat utama itu, juga terdapat 11 orang unsur akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta delapan orang unsur birokrat (kepala SKPD terkait).
“Pak Gubernur sudah teken keputusan yang berisi rekomendasi atas usulan pembentukan dua daerah otonom baru itu tanggal 5 Juli 2011. Beberapa hari kemudian juga diserahkan ke pimpinan DPRD NTB untuk ditindaklanjuti, termasuk untuk kepentingan pembahasan dana pendukung daerah otonom baru,” ujarnya.
Rekomendasi Gubernur NTB itu Nomor 414 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Lombok Selatan sebagai Pemekaran dari Kabupaten Lombok Timur. 
Calon Kabupaten Lombok Selatan itu mencakup delapan kecamatan, 54 desa dan 12 desa persiapan.
Delapan kecamatan yakni Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Karuak, Jerowaru, Montong Gading, Sikur dan Terara.(ant)

NTB Segera Bahas Penyesuaian Tarif Angkutan Umum

Mataram, SE
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membahas penyesuaian tarif angkutan umum baik yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota, agar sinkron dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang direncanakan mulai 1 April 2012.
“Besok kami rapat koordinasi dengan kabupaten/kota, agar secara bersama-sama menyikapi rencana kenaikan BBM yang tentunya berdampak langsung terhadap perubahan tarif angkutan umum,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ridwan Syah, di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan, rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di 10 daerah otonom dalam wilayah NTB itu lebih mengarah kepada kesiapan menghadapi permasalahan yang timbul akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Salah satu masalah yang bakal mencuat yakni tarif angkutan umum yang harus disesuaikan dengan harga BBM.
“Setelah rapat dengan kabupaten/kota, kami tindaklanjuti penyesuaian tarif yang menjadi kewenangan provinsi. Tentu harus ada penyesuaian tarif angkutan umum sehingga perlu dibahas secara terpadu bersama pihak terkait lainnya,” ujarnya.
Ia menyebut tarif angkutan umum yang menjadi kewenangan Gubernur NTB yakni angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan penyeberangan dalam wilayah provinsi dan taksi, sementara angkota kota merupakan kewenangan walikota dan angkutan perdesaan kewenangan bupati.
Sedangkan angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) berada dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. 
“Untuk pembahasan penyesuaian tarif AKDP dan taksi kami libatkan organda, pengelola usaha taksi dan Gapasdap (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan),” ujarnya.
Pembahasan penyesuaian tarif angkutan umum itu, kata Ridwan, tentunya dikaji dari aspek komponen Biaya Operasional Kendaraan (BOK).
Hasil pembahasan penyesuaian tarif itu akan direkomendasikan kepada Gubernur NTBuntuk disahkan dan diumumkan ke publik.
“Maunya saya, ketika pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga BBM, maka keesokan harinya sudah ada tarif baru yang disesuaikan dengan prosentasi kenaikan BBM, agar tidak ada demo soal tarif angkutan,” ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikan harga BBM jenis bensin (premium) dari Rp 4.500/liter menjadi Rp6.000/liter. (ant)